Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyediaan pangan bagi rakyat Indonesia dan memiliki kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, dan penyerapan tenaga kerja. Untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian yang andal, berkemampuan manajerial, berkemampuan wirausaha, dan berkemampuan organisasi bisnis. Provinsi Jawa Tenga sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional merupakan prioritas utama dalam pemenuhan swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Petani sebagai pelaku utama dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian memiliki kontribusi yang besar bagi swasembada, kedaulatan, dan ketahanan pangan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan serangkaian upaya sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal, dalam aturan main yang ada, untuk mencapai tujuan yang lebih efisien. Perlindungan dan pemberdayaan petani berasaskan pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan.

Provinsi Jawa Tengah turut serta berupaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, melalui perlindungan dan pemberdayaan petani. dimana kedua hal tersebut pada akhirnya diarahkan pada penguatan kelembagaan petani, sehingga petani mampu menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri, sesuai budaya, norma, dan kearifan lokal petani. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 perihal Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2018, diharapkan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat semakin efektif dilaksanakan, sehingga kebutuhan mendesak dan tekad Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah utama penyangga ketahanan nasional dapat segera terwujud.

 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani